23 Okt 2012 Yang menjadi pokok peraturan pada zaman Hindia belanda adalah: 1. Sedangakan Pasal 131 IS mengatur hukum yang berlaku bagi
Halaman ini terakhir diubah pada 1 April 2020, pukul 13.40. Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan PERATURAN KETATANEGARAAN DI INDONESIA PADA ZAMAN Pasal 131. diberlakukan baik ketentuan perundang-undangan untuk golongan Eropa, oleh peraturan atau hukum yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. □Pendek kata pasal 131 ayat 2 IS yang menyebutkan 'bagi golongan hukum Indone. ketentuan-ketentuan dalam hukum perdata materiil yang mengatur ketentuan pasal 131 ayat 6 IS berlaku hukum perdata adat yaitu keseluruhan peraturan 13 Mei 2016 Hal ini tampak pada ketentuan pasal 131 IS yang juga menjelaskan bahwa pemerintah Hindia Belanda membuka kemungkinan adanya usaha 23 Okt 2012 Yang menjadi pokok peraturan pada zaman Hindia belanda adalah: 1. Sedangakan Pasal 131 IS mengatur hukum yang berlaku bagi
Pasal 131 ayat 2 b isinya, Bagi golongan Bumiputera, Timur Asing, berlaku peraturan hukum yang didasarkan atas agama- agama dan kebiasaan- kebiasaan Pasal I. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45. Tahun 2Ol3 Ketentuan ayat (1), ayat (2l,, dan ayat (3) Pasal 131 diubah sehingga 20 Feb 2019 Ketentuan Pasal 131 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 131. (1) Tim pengkajian peraturan gubernur dalam melakukan kajian KETENTUAN UMUM. Pasal 1. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Pasal 132. (1) KND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131. KETENTUAN UMUM. Pasal 1. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Pasal 131. (1) Pejalan Kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung diatas, maka dipakailah ketentuan jang lebih baik bagi sitersangka. Pasal 15 ketentuan dalam pasal 131, dasar daerah permusjawaratan dan perwakilan. KETENTUAN UMUM. Pasal 1. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Pasal 132. (1) KND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131.
Pasal 131 ayat 2 b isinya, Bagi golongan Bumiputera, Timur Asing, berlaku peraturan hukum yang didasarkan atas agama- agama dan kebiasaan- kebiasaan Pasal I. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45. Tahun 2Ol3 Ketentuan ayat (1), ayat (2l,, dan ayat (3) Pasal 131 diubah sehingga 20 Feb 2019 Ketentuan Pasal 131 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 131. (1) Tim pengkajian peraturan gubernur dalam melakukan kajian KETENTUAN UMUM. Pasal 1. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Pasal 132. (1) KND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131. KETENTUAN UMUM. Pasal 1. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Pasal 131. (1) Pejalan Kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung diatas, maka dipakailah ketentuan jang lebih baik bagi sitersangka. Pasal 15 ketentuan dalam pasal 131, dasar daerah permusjawaratan dan perwakilan.
- Dasar hukum konkordasi adalah pasal 131 ayat (2) I.S - Konkordasi berbeda dengan resepsi , dalam hal konkordasi maka ketentuan lain dijiplak, sedangkan dalam …
31 Jul 2017 Asas Konkordansi yang tertera dalam Pasal 131 Indische Staatsregeling Algemene Bepalingen voor de Wetgeving = Ketentuan-ketentuan Halaman ini terakhir diubah pada 1 April 2020, pukul 13.40. Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan PERATURAN KETATANEGARAAN DI INDONESIA PADA ZAMAN Pasal 131. diberlakukan baik ketentuan perundang-undangan untuk golongan Eropa, oleh peraturan atau hukum yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. □Pendek kata pasal 131 ayat 2 IS yang menyebutkan 'bagi golongan hukum Indone. ketentuan-ketentuan dalam hukum perdata materiil yang mengatur ketentuan pasal 131 ayat 6 IS berlaku hukum perdata adat yaitu keseluruhan peraturan 13 Mei 2016 Hal ini tampak pada ketentuan pasal 131 IS yang juga menjelaskan bahwa pemerintah Hindia Belanda membuka kemungkinan adanya usaha